Jalan CJ Marbun Diresmikan

RPB 94,6 FM
Salah seorang pejuang asal Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan diabadikan menjadi nama salah satu jalan di Desa Pancur Batu, Pollung. Nama Almarhum Mayor Purnawirawan CJ Marbun diabadikan dan diresmikan oleh Bupati Humbang Hasundutan, Maddin Sihombing di Desa Pancur Batu, Senin (6/2).

Kepada Tim Liputan Pelita Batak, Lundu Marnala Lumban Batu, Ketua Panitia Peresmian Jalan Mayor Purnawirawan CJ Marbun mengatakan, CJ Marbun merupakan salah seorang pejuang yang berasal dari Desa Pancur Batu.  “Jalan ini dirintis tahun 1962 oleh almarhum
CJ Marbun,” kata Lundu.

CJ Marbun salah seorang sosok anak Pancur Batu yang memberikan perhatian untuk kemajuan Pollung, khususnya Desa Pancur Batu semasa hidupnya. Oleh karena itu, menurut Lundu Marnala Lumban Batu, pemerintah pantas memberikan kehormatan kepada CJ Marbun, dengan diabadikannya nama CJ Marbun menjadi salah satu nama jalan di desa di wilayah Humbang Hasundutan.

Terbukti ketika keluarga CJ Marbun dan warga setempat mengusulkan agar pemerintah Humbang Hasundutan membuat nama CJ Marbun menjadi nama jalan di desa mereka, pemerintah Humbang Hasundutan langsung merespon usulan tersebut. Menurut Lundu Marnala Lumban Batu, setelah diresmikannya Jalan Mayor Purnawirawan CJ Marbun, akan memotivasi lahirnya pejuang pejuang baru seperti CJ Marbun.

Mangiring Sidabutar, menantu Mayor Purnawirawan CJ Marbun, mengaku sangat terharu dan berterimakasih kepada Pemerintah Humbang Hasundutan. Turut hadir dalam peresmian nama Jalan Mayor Purnawirawan CJ Marbun, para kepala desa se-Kecamatan Pollung, unsur pemerintah daerah dan seluruh warga Desa Pancur Batu.>>>

 

Warga Khawatirkan Jembatan Aek Sibundong

Sejumlah warga Doloksanggul khawatir dengan kondisi jembatan Aek Sibundong. Jembatan Aek Sibundong menjadi penghubung Kelurahan Doloksanggul dan Desa Purba Manalu. Saat ini kondisi jembatan tersebut mulai keropos karena kerap tergenang air akibat luapan air hujan.

Kepada Tim Liputan Pelita Batak, Erikson Simbolon, salah seorang warga, Senin 6 Februari 2012 mengatakan, ”Kondisi jembatan Aek Sibundong kerap digenangi air hujan dan itu sudah berlangsung lama  sehingga jembatan tampak mulai terkikis. Hal ini mengakibatkan  keroposnya jembatan.” Akibat kondisi jembatan tersebut warga pun mulai khawtir dan merasa takut tatkala sedang melintasi jembatan Aek Sibundong.

Menurut Erikson seharusnya pihak terkait seperti Praswil dan Tarukim Humbang Hasundutan tanggap terhadap kondisi jembatan, mengingat tingginya intensitas hujan yang terjadi akhir-akhir ini. Tergenangnya air di badan jembatan dipicu karena buruknya drainase jembatan sehingga aliran pembuangan air tersumbat. Erikson berharap agar pemerintah Humbang Hasundutan segera mengambil tindakan sebelum jembatan tersebut roboh dan menelan korban.>>>

Dinas Pendidikan Taput Intervensi di SMK Nusantara

Hasudungan Butar Butar, bukan guru di SMK Nusantara namun mengajar di salah satu ruangan yang disaksikan pengawas Dinas Pendidikan Tapanuli Utara, Drs E. Pardede.

=============================================
RPB 94, 6 FM
Dinas Pendidikan Tapanuli Utara dinilai terlalu mengintervensi kebijakan di SMK Nusantara Siborongborong, Tapanuli Utara. Selain mengintervensi dan tidak tegasnya Dinas Pendidikan Tapanuli Utara, nyaris mengorbankan sejumlah anak didik di SMK Nusantara Siborongborong. Betapa tidak, anak kelas III lulusan tahun lalu, ijazahnya baru ditandatangani pada Januari tahun 2012oleh mantan kepala sekolah Togu Hutasoit. Ditandatanganinya ijazah tersebut, setelah beberapa pihak melakukan mediasi kepada Dinas Pendidikan Tapanuli Utara, seperti Kapolres Tapanuli Utara, AKBP IKG Wijatmika dan anggota DPRD Tapanuli Utara, Jasa Sitompul.

Sementara itu, R. Sihombing, salah seorang warga Siborongborong, menilai sikap Dinas Pendidikan Tapanuli Utara telah memberikan preseden buruk terhadap dunia pendidikan. “Sikap Dinas Pendidikan Taput, telah memberikan kesempatan kepada para koruptor untuk bergerak bebas dan hal itu telah mencoreng dunia pendidikan di Tapanuli Utara. Ada apa dibalik semua ini. Ini menjadi pertanyaan besar. Apakah memang aliran Dana BOMM dan BKM ada masuk ke Dinas Pendidikan Tapanuli Utara. Kita lihat saja, karena saya dengar penyelewengan sejumlah dana di sekolah tersebut sudah dilaporkan ke pihak berwajib,” kata R. Sihombing.

Tak hanya masalah ijazah, Dinas Pendidikan Tapanuli Utara juga sampai saat ini belum menandatatangani Daftar Pengikut Ujian Akhir (DPUA) untuk tahun 2012. Kepala Sekolah T. Situmeang mengatakan, “Dinas Pendidikan akan menandatangani DPUA jika kepala sekolah baru dan Ketua Yayasan SMK Nusantara mau berdamai dengan mantan kepala sekolah lama serta mantan bendahara yang notabene diduga melakukan korupsi.”

Padahal menurut T. Situmeang, dirinya sudah menyerahkan data DPUA kepada Dinas Pendidikan Taput jauh hari sebelumnya, namun Dinas Pendidikan Tapanuli Utara justru mengakui kepemimpinan kepala sekolah lama yang telah menilep sejumlah dana seperti Dana Bantuan Operasional Mutu (BOMM) untuk tahun anggaran 2008, 2009, dan 2010. Selain Dana BOMM, mantan kepala sekolah, Togu Hutasoit, dan bendahara lama, Rosmawaty Butar Butar, juga menilep sejumlah dana Bantuan Khusus Murid (BKM) untuk tahun anggaran 2010 dengan modus penipuan terhadap sejumlah anak didik dan memalsukan tanda tangan ketua komite sekolah.

Ditilepnya sejumlah dana bantuan oleh mantan kepala sekolah dan mantan bendahara, menurut D. Manalu, Dinas Pendidikan Tapanuli Utara justru menutup mata. Meskipun hal ini sudah pernah dikonfirmasi kepada Kepala Dinas, Joskar Limbong, Kabid R. Saut Panjaitan dan Esepinaman Pardede, tetapi hingga berita ini diturunkan Dinas Pendidikan Tapanuli Utara belum mengambil tindakan bahkan mengakui kepemimpinan Togu Hutasoit. Ironisnya, menurut D. Manalu, Dinas Pendidikan Tapanuli Utara tidak pernah melakukan pengawasan dan memonitor langsung, apakah laporan pertanggungjawaban dana BOMM dan BKM benar-benar dilaksanakan dengan baik.

“Saya sangat kecewa dengan sikap Dinas Pendidikan Tapanuli Utara. Mereka yang menyarankan agar membuat SK pengangkatan kepala sekolah yang baru. Setelah SK itu dibuat Ketua Yayasan SMK Nusantara, dan diantar langsung ke Diknas Taput dengan tembusan ke Bupati Taput dan Sekda Taput, sekarang Diknas Taput justru berdalih dan mengintervensi kebijakan di SMK Nusantara,” kata D. Manalu, sembari menunjukkan copy surat keputusan pengangkatan kepala sekolah yang baru. Sementara itu, ketika ditanya masalah dana BOMM dan BKM, Kabid R. Panjaitan mengatakan, “Oh, itu bukan tanggungjawab kami, tanya aja langsung ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.”

Tidak ditandatanganinya DPUA untuk tahun 2012, diduga karena tidak adanya upeti kepada Dinas Pendidikan Tapanuli Utara. Hal itu terlihat dari catatan mantan bendahara yang mana dalam catatan Rosmawaty, untuk pengesahan DPUA, Dinas Pendidikan Tapanuli Utara mendapat uang sebanyak Rp 1.080.000. Tak hanya itu, dalam catatan Roswaty Butar Butar Dinas Pendidikan Tapanuli Utara juga mendapatkan dana sebanyak 10% dari dana BOMM tahun 2008. “Seharusnya dari awal Dinas Pendidikan Taput tidak menyuruh Ketua Yayasan membuat SK pengangkatan kepala sekolah yang baru jika tetap mempertahankan mantan kepala sekolah,” tambah D. Manalu.

Merasa membackup, Dinas Pendidikan Tapanuli Utara, mantan bendahara dan mantan kepala sekolah kerap melakukan keributan pada saat proses belajar mengajar, hingga mengeluarkan dan memaksa siswa pulang. Ironisnya keributan tersebut, disaksikan sendiri oleh Drs E. Pardede, pengawas Dinas Pendidikan Tapanuli Utara. Bahkan E. Pardede menyaksikan saudara Rosmawaty Butar Butar, mengajar di salah satu ruangan. Padahal, Hasudungan Butar Butar, selama ini menurut D. Manalu bukanlah guru di sekolah tersebut, tetapi sales di Jakarta.